SEMARANG JAWA TENGAH, SINAR PENA.COM- Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Counter Polri sekaligus pengacara senior, Agus Flores R. Mas, MH (Agus Rugiarto, SH), mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk turun tangan memonitor langsung penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat (Kalbar).
Menurut Agus, perkara dengan nilai fantastis mencapai Rp25,8 triliun itu tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus dibongkar hingga ke aktor intelektual dan aliran dana di belakangnya.
“Kasus itu saya monitor. Sebenarnya jika tuntas sampai tahap dua, harus dikejar juga aliran dana ke bos ko ‘NG’ dan dugaan keterkaitannya. Jangan berhenti di pelaksana,” tegas Agus, Senin (23/2) di Semarang.
Bareskrim Usut Jaringan Pencucian Uang
Kasus TPPU tersebut tengah diusut intensif oleh Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah penggeledahan di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Nganjuk.
Langkah itu dilakukan untuk menelusuri jaringan pencucian uang yang diduga kuat berasal dari praktik tambang emas ilegal di Kalbar. Penyidik berupaya mengurai aliran dana, aset, hingga pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan tersebut.
Pengawasan Presiden
Agus menilai, besarnya nilai transaksi dan kompleksitas jaringan dalam perkara ini membutuhkan pengawasan ekstra, termasuk atensi langsung dari Presiden.
Menurutnya, pengawasan kepala negara penting untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
“Kalau memang komitmen pemberantasan mafia tambang dan TPPU serius, maka harus dibongkar sampai ke akar. Jangan sampai ada kesan masuk angin atau berhenti di tengah jalan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan TPPU merupakan bagian penting dalam menjaga marwah hukum serta menyelamatkan potensi kerugian negara yang sangat besar.
Ujian Serius Penegakan Hukum
Kasus ini dinilai menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum dalam membongkar praktik tambang ilegal yang selama ini disebut-sebut melibatkan jaringan kuat dan terorganisir.
Publik kini menanti, apakah pengusutan TPPU Rp25,8 triliun tersebut benar-benar akan menyentuh aktor utama dan aliran dana besar di belakangnya, atau hanya berhenti pada lapisan permukaan.
Desakan agar Presiden ikut memonitor menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus ini sekaligus harapan agar penegakan hukum berjalan tegas tanpa kompromi.(*)
Posting Komentar