KABUPATEN BEKASI, SINAR PENA.COM-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti lambannya respon pemerintah pusat dalam memberikan dukungan konkret terhadap krisis tenaga kesehatan dan keterbatasan fasilitas rumah sakit rujukan di Kab Bekasi.
Ia menegaskan, masalah ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Kegiatan Sosialisasi Di hadiri dr Yayan Usman (Dinas Kesehatan Kab Bekasi) Anggota Dprd Fraksi Gerindra Dafil 1 Ahmad saefudin, dr Ani Sugianti (Dinkes Propinsi Jawa) Barat),Kades Lubang Buaya Maulana Yusup Yang Di wakili Kadus ,Bimaspol Andri, Desa Lubang Buaya, Hari Sabtu Tgl 29 November 2025.
“Rumah sakit rujukan di Kab Bekasi butuh peralatan lengkap agar mampu melayani pasien secara optimal.
Ini harus menjadi prioritas Kementerian Kesehatan. Tanpa itu, pelayanan kesehatan akan tertinggal jauh,” tegas Putih Sari saat kunjungan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kab Bekasi,
Hasil pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat menunjukkan bahwa kesejahteraan tenaga kesehatan telah menjadi perhatian pemerintah daerah.
Namun, secara kuantitas, jumlah SDM kesehatan terutama di Puskesmas masih sangat minim, sehingga menghambat jalannya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang seharusnya memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Daerah siap memperhatikan kesejahteraan tenaga medis, tapi kekurangan SDM tidak akan teratasi tanpa campur tangan pemerintah pusat, terutama dalam penugasan dokter umum dan spesialis. Ini tanggung jawab pusat, bukan hanya daerah,” ujarnya.
Putih Sari juga mendesak pemerintah mempercepat program pendidikan kedokteran dan spesialis bagi putra-putri diKabupaten Bekasi sebagai solusi jangka panjang.
Ia menegaskan, Komisi IX akan mengawal hal ini dalam pembahasan program dan anggaran kementerian mitra, memastikan kebijakan pusat tidak berhenti di slogan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan rakyat."(Dede ewok)
Posting Komentar