DOMPU, NTB, SINARPENA.COM - Berbagai keluhan petani terkait ketidakstabilan harga komoditi baik gabah dan jagung dan juga distribusi pupuk urea bersubsidi yang dirasakan petani belum sesuai harapan mendorong Bupati dan Wakil Bupati Dompu, AKJ-SYAH berupaya mencari terobosan untuk melobi pemerintah pusat.
Di momen kehadiran Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, A.A La Nyala Mahmud Mattaliti bersama rombongan yang mengunjungi dan bersilaturahim dengan masyarakat dan jajaran Pemda Dompu, Selasa (07/06/22) di Aula Pendopo Bupati Dompu. Bupati AKJ menyampaikan keluhan petani terkait dengan persoalan tersebut untuk disuarakan di tingkat pusat.
Bupati Dompu, Kader Jaelani, kepada tamunya Bapak A.A La Nyala Mahmud Mattaliti dan rombongan yang hadir di Bumi Nggahi Rawi Pahu menyatakan bahwa kunjungan ini adalah menjadi kehormatan sekaligus membanggakan bagi masyarakat dan Pemda Kabupaten Dompu.
“Kunjungan Bapak Ketua DPD-RI dan Rombongan menjadi kebanggaan bahkan penghormatan bagi daerah dengan Motto Nggahi Rawi Pahu ini”, tutur Bupati.
Berikut Bupati AKJ menjelaskan, bahwa Kabupaten Dompu merupakan negeri tiga peradaban yang di masa lampau sebagaimana yang tercatat dalam sumpah palapa, ingin ditaklukan oleh gajah mada, Dompu memiliki sejarah panjang didalam perjalanannya, kesultanannya terhenti akibat meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1815.
“Dengan meletusnya gunung tambora ada tiga kerajaan yang mengalami kepunahan yakni Kerajaan Tambora, Pekat dan Sanggar, namun Kesultanan Dompu masih ada keturunannya yang kemudian melanjutkan danmenyimpan bukti tentang kejayaan masa silam”, sebutnya.
Selanjutnya terkait dengan perjalanan kepemimpinannya di Bumi Nggahi Rawi Pahu sejak terpilih dalam Pilkada tahun 2020 lalu, menurut Bupati AKJ telah tercatat berbagai kemajuan dan perubahan.
“Awal pemerintahan kami, akibat covid19, Kabupaten Dompu pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi (negatif) 3,21%, dan alhamdulillah, dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, pada tahun 2021 dicapai pertumbuhan ekonomi (positif) 1,68% atau terjadi kontraksi sebesar 4,89%”, jelasnya.
Pencapaian tersebut menjadi penyemangat dan memberikan keyakinan, bahwa pandemi akan dapat dilewati, dan aktivitas perekonomian masyarakan akan segera dapat dipulihkan.
Dijelaskan perekonomian Kabupaten Dompu dibentuk oleh sektor pangan sebesar 40,17%, hal tersebut menunjukkan bahwa, gangguan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berpotensi menjadi gangguan besar bagi perekonomian daerah”, katanya. Sebagai kunci dalam persoalan tersebut berada di harga komoditi, karena harga komoditi yang mensejahterakan akan menjamin semangat keberlangsungan budidaya di tahun-tahun berikutnya. Dan, di musim panen tahun 2022 ini kami dihadapkan dengan persoalan turunnya harga gabah kering panen di tingkat petani, jauh di bawah harga standar pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dahulu dikenal program raskin (beras miskin) yang kemudian menjadi solusi sirkulasi beras-beras lokal yang menyebabkan gabah-gabah petani memiliki harga bermartabat di setiap musim panen, tandasnya.
Salah satu sebab jatuhnya harga gabah petani saat ini, adalah pelaksanaan BPNT Kemensos yang 100% berupa uang tunai ke KPM. Hal tersebut berakibat melemahkan kemampuan penyerapan gabah oleh perum bulog, dan juga berdampak pada penyerapan gabah petani terutama saat panen raya, paparnya.
Terkait dengan berbagai persoalan tersebut, kami menyarankan agar perlu dievaluasi kembali pelaksanaan BPNT Kemensos yang dalam bentuk uang tunai tersebut. Diharapkan program BPNT dapat dikembalikan dalam bentuk raskin (tentu dengan kualitas beras yang diperbaiki), harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa secara nasional Kabupaten Dompu merupakan lumbung pangan untuk komoditi jagung.
Sebagai sentral, tentu dibutuhkan stabilitas harga komoditi yang selalu terjaga, karena juga diketahui separuh petani yang akan panen tersebut bisa jadi penjualan hasil panennya adalah satu-satunya sumber pendapatan untuk kebutuhan selama setahun di mana akibat penurunan harga komoditi pertanian akan menentukan besaran uang yang beredar di masyarakat, terangnya.`
Dan salah satu masalah yang umum terjadi di Kabupaten Dompu adalah masalah ketersediaan pupuk bersubsidi terutama urea, data tahun 2022 merujuk pada RDKK, kebutuhan pupuk urea petani bersubsidi di kabupaten Dompu sebanyak 39.198 ton.
Namun, Pupuk urea yang dapat direalisasikan hanya pada kisaran sebesar 27.861 ton, alokasi ini menjadi permasalahan, makanya harapan ada penambahan kuota pupuk bersubisidi untuk Pemda Dompu, meski harga pembelian jagung di tingkat petani saat ini berada di atas HPP, namun pendapatan petani per bulannya berpotensi tidak lebih dari standar upah minimum Kabupaten Dompu senilai 2,2 juta per bulan”, ungkapnya.
Menurutnya dengan melihat berbagai keadaan yang disebutkan di depan, kami mengusulkan kepada Ketua DPD-RI untuk disampaikan kepemangku kebijakan di tingkat pusat agar harga acuan pembelian di tingkat petani untuk komoditi jagung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 direvisi dan dapat menetapkan harga jagung agar tidak di bawah harga Rp.4.000/kg untuk kadar air 15%.
Selain itu, kami juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk menghadirkan infrastruktur pasca panen yang memadai di daerah kami, hal tersebut sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan dan masa depan budidaya jagung dan padi, harapnya.
Silaturahim dan kunjungan kerja Ketua DPD-RI bersama rombongan yang diawali dengan penyambutan secara adat budaya Dompu berjalan aman, tertib dan lancar dihadiri oleh Bupati Dompu, Wakil Bupati Dompu, Ketua dan Anggota DPRD, Anggota Forkampimda, Ketua Adat Dompu, Ketua Yayasan Kesultanan Dompu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita dan elemen penting lainnya.
Kegiatan kunker dan silaturahim diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya pemberian gelar kehormatan kepada Ketua DPD-RI dan Bupati Dompu oleh Ketua Yayasan Kesultanan Dompu, kemudian dilanjutkan dengan jiarah ke Makam Sultan Syamsuddin dan Sultan Muhammad Tajul Arifin. (Prokopim/ory)
Posting Komentar