ATS NTB Tembus 73.000 Anak, Gubernur dan Bupati/Wali Kota Teken Komitmen Kejar Nol Persen pada 2029

 

MATARAM, SINAR PENA.COM-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan nol persen Anak Tidak Sekolah (ATS) pada 2029.

Target tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dan Pencegahan ATS, yang digelar di Ballroom Hotel Prime Park Mataram, Jumat (6/11/2026).

Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur NTB dengan Bupati dan Wali Kota se-NTB serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB.

Rakor digelar untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dan standar mutu pendidikan di NTB.

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan penanganan ATS harus berbasis data yang valid agar sasaran tepat.

Ia menegaskan, Pemprov NTB saat ini tengah fokus membersihkan dan memvalidasi basis data ATS dengan metode random sampling, verifikasi lapangan, dan dashboard pendidikan.

"Penanganan ATS harus dilakukan secara terpadu, berbasis data yang akurat, serta melibatkan sinergi lintas pemerintah. Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran, bukan sekadar menggunakan pendekatan umum," ujar Iqbal.

Iqbal mengungkapkan, jumlah ATS di NTB berdasarkan data Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTB dan laporan terpadu diperkirakan mencapai 70.000 hingga 73.000 anak. Angka tersebut dinilai sebagai alarm bagi pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh.

"Oleh karena itu kehadiran Bupati dan Wali Kota se-NTB dalam rakor ini menjadi upaya kolaborasi menekan angka anak tidak sekolah, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia, dan mengejar target nol persen ATS pada 2029," kata Iqbal.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, yang hadir dalam rakor tersebut mengatakan persoalan SPM pendidikan dan pencegahan ATS merupakan kerja kolektif seluruh kepala daerah di NTB.

"Sinergi dan kolaborasi yang intens dan terintegrasi akan terus kami lakukan agar angka IPM NTB terus naik dan target bebas ATS pada 2029 bisa tercapai. Ini komitmen kami," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, pembangunan ekonomi, budaya, sosial, dan infrastruktur memang penting, namun peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan jauh lebih penting, terutama peningkatan kualitas pendidik.

"Pemerintah Kabupaten Dompu akan terus melakukan evaluasi dan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan dari hulu sampai hilir demi mendongkrak mutu pendidikan di Kabupaten Dompu," pungkasnya.(Ori)