JAKARTA, SINAR PENA.COM- Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H., menjelaskan bahwa inisiatif program ketahanan pangan di lapas didasari oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai banyaknya lahan idle atau lahan tidur milik kementerian yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut temuan serupa sering berulang terjadi, bahkan sejak Imipas masih di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
“Kami dihadapkan dengan temuan BPK, ada banyak lahan idle yang tidak kita manfaatkan. Karena kita kementerian baru, jadi kita ada audit kesehatan organisasi. Kita buka, kelemahannya apa, kekurangannya apa, kendalanya apa, permasalahannya apa,” jelas Menteri Agus saat memberikan pembekalan terkait ketahanan pangan kepada perangkat desa, babinsa, bhabinkamtibmas dan kelompok tani se-Blora di Pendopo Bupati Blora, Jawa Tengah pada Sabtu (29/11/2025).
Menteri Agus Andrianto menjelaskan bahwa upaya penyelesaian PR tersebut diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo, yakni mewujudkan Ketahanan Pangan, sebagai kiblat arah kebijakan.
“Oleh karena itu tentunya Bapak Presiden sudah memberi arah, maka kita semua pembantunya arah kiblatnya harus kepada apa yang menjadi orientasi Bapak Presiden Prabowo,” ucap Menteri Agus Andrianto.
Menteri Agus Andrianto menyatakan bahwa semangat ketahanan pangan perlu ditumbuhkan dan digalakkan di lingkungan pemasyarakatan, terutama pada jajaran yang memiliki lahan tidur yang luas. Bagi Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang tidak memiliki lahan luas, partisipasi tetap dimungkinkan melalui metode seperti budi daya tanaman dalam polibag atau budi daya lele.
“Oleh karena itu, kami di jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, khususnya di bidang permasyarakatan, menekankan bahwa meskipun lahan lapas di Blora sempit, mereka tetap berupaya keras membangun ketahanan pangan,” ujar Menteri Agus Andrianto.
Lalu ke mana hasil Ketahanan Pangan akan diserap ?.
Menteri Agus Andrianto menerangkan bahwa setiap wilayah bekerja sama dengan pihak ketiga atau vendor dalam penyediaan bahan dasar makanan untuk lapas, dan para vendor tersebut diwajibkan menyerap minimal lima persen hasil kegiatan Ketahanan Pangan di lapas.
“Yang lima persen hasilnya wajib diambil oleh penyedia bahan makanan,” tambah Menteri Agus Andrianto.
Dengan demikian, inisiatif Menteri Agus Andrianto menekankan bahwa hasil program ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki nilai ekonomi yang signifikan, di mana hasil penyerapan oleh vendor bahan makanan turut menghasilkan pendapatan (rupiah) bagi pihak lapas.
Hasil pendapatan dari program Ketahanan Pangan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan para petugas lapas dan narapidana yang berpartisipasi dalam program tersebut, sejalan dengan kebijakan Menteri Agus Andrianto yang mewajibkan penyedia bahan makanan berasal dari pengusaha lokal guna menggerakkan UMKM di area sekitar lapas.
“Bahan makanan ini harus dikelola oleh pelaku usaha lokal, bukan Jakarta (atau terpusat). Dulu pengelola bahan makanan dari Jakarta bisa mengelola Jambi, mengelola Kalimantan. Dari Jatim mengelola ke daerah Sulawesi, sehingga pengusaha lokal tidak punya kesempatan karena tidak punya pengalaman,” ungkap Menteri Agus Andrianto.
Menteri Agus Andrianto menuturkan pengusaha lokal yang tak memiliki pengalaman dalam penyediaan bahan makanan lapas tak perlu berkecil hati. Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) akan membimbing para pengusaha lokal.
“Oleh karena itu kami rubah syarat-syarat penyedia bahan makanan. Tidak punya pengalaman tidak apa-apa, kita bimbing dan kita arahkan, sekaligus juga untuk bisa menyerap hasil Ketahanan Pangan yang menjadi atensi Bapak Presiden Prabowo,” ungkap Menteri Agus Andrianto.
Terakhir, Menteri Agus Andrianto menekankan pentingnya menghidupkan Ketahanan Pangan bagi bangsa Indonesia. “Artificial intelijen bisa menggantikan berbagai macam profesi. Yang nggak bisa diganti hanya pangan,” pungkasnya.***
Posting Komentar