DOMPU NTB,SINAR PENA.COM-Perjuangan panjang Bupati Dompu H. Kader Jaelani bersama ketua DPRD H.Andi Bachtiar memperjuangkan hak–hak rakyat atas tanah akhirnya membuahkan hasil.
Perjuangan tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat hak milik pelepasan HGU PT. SMS dan tanah negara lainnya hasil redistribusi tahun 2023 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu kepada warga Desa Soritatanga dan Doropeti yang berlangsung di aula Kantor Camat Pekat, Kamis (04/04/24).
Bupati Dompu H. Kader Jaelani dalam sambutannya menyampaikan redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari reforma agraria.
Tujuannya memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara.
Kader Jaelani mengatakan redistribusi tanah berawal dari program legalisasi aset dan pendaftaran tanah dicanangkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan tujuan untuk menyelesaikan problem sengketa lahan yang selama ini kerap terjadi di Indonesia.
Pembagian sertifikat tanah merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
“Tentunya sertifikat dibagikan Pemerintah diperuntukkan untuk para petani yang kurang mampu atau petani penggarap”.ujarnya
Menutup sambutannya AKJ menuturkan atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, hari ini saya bersama Ketua DPRD bisa menyerahkan langsung sertifikat kepada warga.
Terima kasih kepada BPN dan berbagai pihak lainnya, saya terharu dan sekaligus bersemangat pada hari ini, masyarakat telah mendapatkan hak atas tanahnya secara penuh.
“Perjuangan panjang beberapa waktu tahun yang lalu telah membuahkan hasil pada hari ini”ucap bupati dengan penuh haru .
Kesempatan sebelumnya kepala BPN Kabupaten Dompu Nyoman Pharbawa A. Ptnh dalam laporannya mengatakan pembagian sertifikat tanah merupakan rekomendasi atas hasil rapat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Dompu.
Dari rapat tersebut adapun tanah target reforma agraria di Kabupaten Dompu untuk tahun 2023 difokuskan di Kecamatan Pekat sejumlah 750 bidang dari hasil pelepasan aset dan tanah negara lainnya.
Desa Doropeti tanah redistribsusi sejumlah 367 bidang sedangkan Soritatanga 383 bidang.
di akhir laporannya Nyoman Pharbawa mengingatkan kepada warga agar sertifikatnya dijaga dengan baik dan lahan yang telah diberikan dipergunakan semaksimal mungkin.
“Disimpan di tempat yang aman sertikatnya, lahannya jangan ditelantarkan, agar lebih aman dan menghindari masalah di kemudian hari tanah diberi tanda patok batas”imbuhnya
Di akhir acara penyerahan sertifikat secara simbolis diberikan kepada warga dua Desa dan ikut hadir pada acara ini Camat Pekat, Humas PT. SMS serta Kepala Desa Soritatanga dan Doropeti.
Ini salah salah satu wujud nyata niat baik bupati Dompu H. Kader Jaelani dalam menertibkan dan meletakkan hak hak rakyat yang belum memiliki legalitas hukum atas tanah di wilayahnya, agar tanah tanah HGU milik perusahan yang tidak jelas dan tidak bertanggungjawab dapat dimanfaatkan secara legal standing hukum, demi kepentingan masyarakat dan warga negara pribumi yang belum memiliki tanah garapan pertaniannya.
( prokopim/ory)
Posting Komentar