DOMPU NTB, SINARPENA.COM - Dalam menunjang pembangunan Kabupaten Dompu menuju Dompu Mandiri Sejahtera Unggul dan Religius diharapkan keterlibatan dan campur tangan Pemerintah Pusat melalui sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut untuk menghadirikan program pembangunan kesejahteraan yang mengarah pada pembangunan ekonomi kerakyatan, khususnya disektor perikanan dan kelautan.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Dompu H. Syahrul, ST, MT saat menggelar kegiatan padat karya dan penyerahan 451 dokumen kapal tahap II berupa sertifikat pas kecil kapal bagi nelayan Kabupaten Dompu yang dilaksanakan di Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan di Kecamatan Pekat, Kamis (02/12/2021).
Syahrul meyakini, Kementerian perhubungan yang menghadirikan program pembuatan dokumen sertifikat kapal sebagai perlindungan dan legalitas bagi nelayan untuk mencari nafkah di wilayah laut nusantara tentunya singkron dengan program pemerintah daerah disektor perikanan.
“Artinya, secara perlahan program Jarapasaka (jagung, porang, padi, sapi dan ikan), bidang perikanan yang dicanangkan akan dapat terwujud dengan baik,” ujarnya.
Dikatakan bahwa program ikan dihadirkan untuk memberikan cakupan kebutuhan gizi bagi masyarakat, serta dapat dikembangkan menjadi sebuah produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
“Nelayan yang belum menerima atau membuat dokumen sertifikat kapal, harus segera mengurusnya, karena sertifikat ini tidak hanya menjadi sebuah dokumen. Namun akan dikembangkan menjadi sebuah legalitas yang dapat dipergunakan sebagai alat jaminan pinjaman modal di lembaga perbankan melalui KUR (kredit usaha rakyat),” kata Wakil Bupati.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga mengingatkan kepada nelayan untuk tetap mengutamakan keselamatan saat mencari ikan dengan mematuhi aturan yang berlaku di laut. “Resiko melaut itu cukup besar, oleh sebab itu saya berharap kepada dirjen perhubungan laut, melalui UPP Calabai untuk memberikan pemahaman dasar melaut dan langkah antisipasi jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan kepada para nelayan saat melaut,” harapnya.
Dalam akhir sambutannya wakil bupati menyampaikan terima kasih kepada kementerian perhubungan yang memperhatikan masyarakat nelayan di Dompu melalkui sejumlah program kegiatannya.
“Kami tetap berharap agar pemerintah pusat tetap menghadirikan program-program pro rakyat yang singkron dengan program pemerintah daerah sehingga berdampak positif pada kemajuan pembangunan menuju Dompu Mashur,” ajaknya.
Sementera itu, Kepala UPP Kelas III Calabai Han J.J Mamengko, SH, M.Si menyampaikan tertima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan sehingga program berjalan dengan lancar. “Kami sebagai pelaksana regulasi penerbit Sertifikat Kapal, tidak memungut biaya satu senpun alias gratis. Jadi kalau ada yang menarik biaya kepada nelayan, tolong laporkan kepada kami atau polisi dan tangkap,” ujarnya.
Ia menambahkan, UPP hadiri di wilayah Kabupaten Dompu untuk melayani semua elemen masyarakat yang memanfaatkan pelabuhan di Calabai maupun Kempo. “Untuk kelancaran tugas, kami tetap berharap kerja sama yang baik dari pemerintah dan masyarakat Dompu,” harapnya.
Wakil Bupati kunjungi Pulau Satonda Dompu
Terkait rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara di Kecamatan Kilo, Han J.J menjelaskan, bahwa Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut memastikan akan menyelesaikan SID atau studi kelayakan di 2021 dan di tahun 2022 akan dilakukan penganggaran dan ditahun berikutnya akan dimulai pembangunan.
“Semoga semua program kementerian perhubungan untuk daerah ini berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Dari pantauan langsung, kegiatan padat karya penyerahan sertifikat yang dilaksanakan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai Kecamatan Pekat berjalan dengan aman dan lancar yang dihadiri Kepala OPD Lingkup Pemda Dompu, Camat, Kapolsek, Danramil, organisasi kemasyarakatan, para nelayan, tokoh agama dan masyarakat. (sumber Prokopim/ory)
Posting Komentar