STOP PRESS : Kepada Nara Sumber SINARPENA.COM Diharap untuk tidak melayani wartawan kami yang KTA dan Kartu liputan Persnya sudah habis masa berlakunya. Demikian , atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Dikementrian Ketenagakerjaan RI Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan Berharap Pemerintah Pusat Segera Bangun BLK

 


DOMPU NTB, SINARPENA.COM – Dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat Dompu untuk dapat memiliki sebuah Balai Latihan Kerja (BLK) untuk digunakan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat kabupaten Dompu, H. Syahrul Parsan ST,MT wakil bupati dompu menyempatkan untuk bersilaturahmi ke Kementrian  Ketenagakerjaan Republik Indoensia.

Dikementrian Ketenagakerjaan tersebut wakil bupati berkunjung  ke Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kementerian Tenaga Kerja RI bertempat di Ruang Ditjen Bina Kelembagaan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (19/01/22).

Hadir dalam Pertemuan tersebut  Ditjen Binapenta dan PKM Kementerian Ketenagakerjaan, Drs. Suhartono MM, Kepala Biro Keuangan, Muhtar Arasyid, Inspektur 1, Nurhijab, Ditjen Bina P2PMI, M. Ridho Aminullah, Setdijen Binapenta, Irwan A, Ditjen Binapenta, Lucida Tampubolon, dan Ditjen Binapenta, Siti Rochimah.



Kunjungan kerja ini berkaitan dengan permohonan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Dompu untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten sesuai dengan harapan pasar kerja saat ini.

Wakil Bupati dikunjungan itu menyampaikan maksud kehadirannya bersama rombongan selain bersilahturahmi dengan jajaran Kementerian Ketenagakerjaan sekaligus mempromosikan Kabupaten Dompu agar bisa lebih dikenal termasuk berbagai potensi disektor pertanian,peternakan,maupun tenaga kerja.

 “Untuk menghindari adanya aksi penebangan liar dan penggundulan hutan yang makin menjadi, kami berencana ingin membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia yang unggul”, ujar wakil bupati.

Lebih Lanjut kata wakil bupati  bahwa di Kabupaten Dompu terdapat satu perusahaan tambang emas yang berencana melakukan eksplorasi selama 50 tahun  dan  tentunya  sangat dibutuhkan BLK untuk meningkatkan sumber daya manusia unggul untuk bekerja Perusahaan tersebut. Jika suatu daerah ingin maju maka daerah tersebut harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat berkompetisi dengan baik di pasar kerja. untuk itu  diharapkan usulan pembangunan BLK di Kabupaten Dompu bisa segera direalisasikan karena keberadaan BLK tersebut sangat membantu meningkatkan pendapatan daerah lewat sumber daya manusia yang siap untuk berkompetisi di dunia kerja.

Sementara itu  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Syamsul Ma’ruf ST, pada kesempatan kunjungan juga menjelaskan  bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu sudah lama menyiapkan lahan seluas 6 hektar sebagai lokasi untuk membangun Balai BLK.

“ Kami di daerah sedang berusaha meningkatkan IPK karena Provinsi NTB berada di urutan terakhir”, ujarnya.

Lebih jauh Syamsul  Ma’arif mengatakan bahwa di Kabupaten Dompu terdapat dua perusahaan besar yaitu PT. SMS yang bergerak dalam bidang pengolahan gula dari tebu dan PT. STM yang bergerak di bidang pertambangan, namun pengalaman tenaga kerja masyarakat Kabupaten Dompu masih minim maka keberadaan BLK sangat dibutuhkan untuk peningkatan SDM masyarakat.
 
“ Untuk mengurangi ketergantungan pada instruktur atau pelatih dari luar serta dapat melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kami sangat membutuhkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat membangun BLK dimaksud sehingga masyarakat Kabupaten Dompu dapat berkompetensi dengan baik serta untuk menunjang terwujudnya Dompu MASHUR (Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius) sebagaimana yang menjadi visi daerah,” ujarnya.

Menanggapi apa yang disampaikan  wakil bupati dan kepala dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,       Ditjen Binapenta, Drs. Suhartono MM, menjelaskan bahwa pihaknya  sudah mendorong seluruh wilayah untuk segera menyelesaikan Perda terkait pembangunan BLK, agar anggaran perpanjangan ijin TKA segera dicairkan dan disalurkan ke wilayah. 

“ Kami juga sudah mengetahui potensi yang dimiliki Kabupaten Dompu, seperti sapi namun yang harus kita ketahui bahwa kotoran sapi juga memiliki manfaat yang besar sehingga memiliki nilai jual yang cukup tinggi bila bisa ditata kelola dengan baik pula. Terkait dengan pelatihan maupun peningkatan kompetensi kami akan segera membahasnya.” Ujar Ditjen Binapenta.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Kebutuhan mekanik untuk diberdayakan di Perusahaan saat ini cukup mendesak, untuk hal tersebut pihaknya  akan berkoordinasi dengan BLK NTB untuk membantu Kabupaten Dompu. Kasus Kekurangan BLK bukan hanya di satu daerah saja bahkan di setiap daerah di Negara kita ini mengalami hal yang sama membutuhkan BLK, namun saya akan memprioritaskan daerah yang ingin memperluas kompetensi tenaga kerja berbasis kawasan.

“Silahturahmi ini merupakan pembuka jalan kerjasama lebih lanjut kedepannya namun saya optimistis Kabupaten Dompu bisa maju dengan cepat apabila saran-saran dan masukan yang disampaikan dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu Ditjen P2PMI, M. Ridho Aminullah pada kesempatan itu mengatakan bahwa dikabupaten Dompu masih kecil di bawah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah dan potensi TKI masih kurang. 
 
“ Kami melihat TKI atau TMI di Kabupaten Dompu masih kecil di bawah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah dan potensi TKI-nya kami melihat masih kurang,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa  permasalahan biaya melatih merupakan permasalahan yang sering terjadi baik dari awal maupun dari akhir masa kontrak TKI atau TMI, oleh karena itu kami berharap kepada Kadis Nakertrans untuk selalu memantau agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir.
Sedangkan Dirjen Bina Kelembagaan Pelatihan Bambang Satrio Lelono dalam kesempatan pertemuan  mengatakan   bahwa memang BLK sangat dibutuhkan untuk menunjang Sumber Daya Manusia agar lebih siap atau lebih sinergis sebelum dimanfaatkan.

“Jika pemerintah Daerah dapat menyiapkan atau membangun BLK sendiri maka dengan segera kami bisa membantu terkait peralatan dan anggaran pelatihannya melalui BLK wilayah kerja kami di Kabupaten Lombok Timur,” terangnya.

“Hal ini juga selaras dengan rencana Ibu Menteri yang ingin membangun BLK unit pelaksana teknik pusat di setiap Provinsi sebagai tempat koordinasi teman-teman di daerah agar tidak jauh-jauh lagi ke Pemerintah Pusat,” kata Bambang. (Prokopim/Astari/ ory)


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama